Tempatkan Bahasa Pada Faktanya

Oleh: Nurkholis Hamid
 
” Eufemisme (Penghalusan Bahasa) terkadang dapat mengaburkan makna, sehingga makna semula tidak terwakili lagi oleh bentuk atau konsep yang menggantikannya. Pergeseran makna ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat  sebagai pemakai bahasa, “

___Ketika Eufimisme Dijadikan Kepentingan___

Dalam mengenal hakikat keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan apabila meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka hal itu dikatakan sebuah kezaliman. Hal ini tidak hanya berlaku pada satu hal saja, namun pada semua aspek kehidupan umat manusia. Termasuk penggunaan bahasa.

Dalam Ilmu bahasa ada yang kita kenal dengan istilah “Eufimisme” atau secara harfiah bisa diartikan sebagai “Penghalusan Bahasa”. Eufimisme pada hakikatnya sangat diperlukan oleh manusia di dalam hubungan sosialnya, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang aslinya memiliki watak berbudi luhur dan penuh dengan kesopan santunan.

Oleh karena itu, dalam pergaulan sehari – hari kita lebih sering mendengar beberapa istilah halus, seperti “Kamar Kecil” untuk menyebut tempat membuang hajat, sebutan “Kurang Bagus” untuk menyebut sesuatu hal yang jelek, sebutan “Kurang Pandai” untuk seseorang yang “Bodoh”, sebutan “Kurang Banyak” untuk “ Sesuatu Yang Sedikit”, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam ranah psikologi, eufimisme sering juga digunakan untuk memotivasi seseorang. Eufimisme juga sering dimanfaatkan di dalam kelas – kelas hubungan antar masyarakat, etikat, kepribadian, maupun kelompok. Namun di dunia ini, segala sesuatu tentu ada sisi baik dan buruknya. Istilah populernya, “Man Behind The Gun”. Tergantung siapa yang berada di belakang segala sesuatunya.

Eufimisme yang awalnya digunakan untuk hal – hal positif dalam artian, menjaga hubungan antar manusia agar menjadi lebih baik dan bijak, namun ketika diseret ke ranah politik menjadi sesuatu hal yang jahat.

Seperti yang kita ketahui, politik adalah seni atau cara untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Didalam kekuasaan, terdapat berbagai keistimewaan yang tidak akan diperoleh seseorang atau suatu kelompok jika dia tidak berkuasa. Sebab itu, kekuasaan seringkali membuat lupa seseorang atau sekelompok orang. Jika seseorang atau sekelompok orang telah berhasil meraih kekuasaan, maka dengan cara apa pun, tak perduli halal atau haram, baik atau buruk, dengan sekuat tenaga mereka akan mempertahankan kursi kekuasaan itu. Bahkan dengan menjual keyakinannya sekalipun atau membunuh suara hati nuraninya sendiri.
Disamping itu, semakin berkembang media massa dalam suatu Negara, maka semakin banyak penggunaan eufimisme atau penghalusan kata, maka tanpa kita sadari, semakin tiranik-lah sifat dari sejumlah rezim yang berkuasa, bahkan bila penguasa tersebut menyebut sistem kekuasaannya sebagai Demokrasi, maka hal itu adalah Demokrasi – Demokrasian alias pseudo – democration. Ini merupakan hukum besi sejarah.

Dalam ranah politik, eufimisme sering kali dimanfaatkan untuk menutupi kejahatan, kebobrokkan, dan kinerja penguasa, dari rakyatnya sendiri. Dengan menggunakan eufimisme, rakyat dikelabui, ditipu, oleh penguasa dengan istilah – istilah yang terdengar bagus.

Di Indonesia, rezim yang mengawali pemanfaatan eufimisme untuk melanggengkan status quo kekuasaannya adalah rezim Jenderal Harto. Kita tentu masih ingat bagaimana penguasa menyebut “Sistem Ekonomi Pancasila” bagi sistem kapitalisme yang dianutnya. Lalu istilah “Diamankan” atau “Disukabumikan”, sebagai istilah untuk menangkap dan membunuh siapa pun yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan Jenderal Harto.

Kita tentu masih ingat bagaimana “Utang Luar Negeri” disebut sebagai “Bantuan Luar Negeri”. Padahal dua hal ini sangat berbeda. Bantuan tentu tidak perlu dikembalikan, sebagaimana halnya Hibah. Namun Utang wajib dikembalikan berikut bunga dan syarat – syarat yang sangat mengikat bagi negara yang berhutang.

Rezim Jenderal Harto juga sering mengistilahkan Kenaikan Harga sebagai “Penyesuaian Harga”. Lalu status Indonesia sebagai “Negara Terkebelakang”, disebutnya dengan istilah “Negara Berkembang”, dan masih banyak lagi istilah – istilah halus lainnya.

Mei 1998 Jenderal Harto memang lengser. Namun sistem kekuasaan yang dibangunnya ternyata diwarisi para penguasa setelahnya. Bahkan kian hari kian mengila dan konyol. Para penguasa tanpa malu – malu dan dengan sangat kreatif membuat istilah – istilah baru yang terdengar sangat indah di telinga namun pada hakikatnya adalah lagu lama.

“Suap” yang dulu sering disebut sebagai “Uang Pelicin”, sekarang diberi istilah keren bernama “Gratifikasi”, bahkan ada yang tanpa malu menyeretnya ke ranah pembenaran religius dengan menyebutnya sebagai “Mahar Politik”. Padahal Suap ya! tetap juga suap. Entah, apakah dengan memberi embel – embel bernuansa religi ini hati nurani bisa dibohongi? Padahal statusnya tetap saja haram. Bangkai tetap saja akan mengeluarkan bau busuk walau disiram dengan minyak wangi berkilo – kilo liter banyaknya.

Lalu kemudian, “Maling Uang Rakyat” disebutnya sebagai “Koruptor”. Dan dukun yang dari dulu sampai sekarang akrab dengan para petinggi negeri ini malah diberi dengan nama yang lebih keren lagi, bukan lagi disebut “Paranormal”, namun “Konsultan Metafisika”.

___Katakan Benar Walaupun Pahit___

Bagi orang yang terdidik, eufimisme mungkin tidak terlalu menjadi soal, karena mereka bisa memahami dengan baik jika “Gratifikasi” atau “Mahar Politik” itu hanyalah nama lain dari “Suap” atau “Sogokan” yang dalam Islam tentu saja ini hukumnya haram. Atau “Koruptor” itu hanyalah nama lain dari “Maling Uang Rakyat”. Namun bagi orang – orang yang tidak terdidik, apakah itu ada di kota maupun di kampung, istilah-istilah itu tentu memiliki ‘suasana batin’ yang berbeda.

Sudah saatnya, media massa dan para jurnalis sebagai pejuang bahasa dituntut untuk cerdas dalam mempergunakan kata atau istilah yang sesungguhnya. “Koruptor” tulis saja sebagai “Maling Uang Rakyat”, “Gratifikasi” tulis saja sebagai “Suap”, “Penyesuaian Harga” tulis saja sebagai “Kenaikan Harga”, dan istilah – istilah halus lainnya.

Umat harus dicerdaskan dan dicerahkan. Buanglah semua eufimisme di dalam penulisan media massa, karena eufimisme hanya akan menguntungkan kepentingan penguasa dan membunuh kekritisan umat, padahal untuk bisa bekerja dan membangun negeri dibutuhkan umat yang kritis dan cerdas, bukan yang “Taqlid Muqoliddun.

Konsep Pendidikan Moral Perlu Disisipkan Dalam Dunia Hiburan

Di era dewasa ini, perkembangan dunia perfilman untuk di Indonesia sendiri bisa dikata sudah mencapai puncak kejayaanya. Terlihat dari sejumlah film – film produksi Indonesia dari tahun ke tahun banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai audiens. Sebut saja beberapa film yang pernah diputar di beberapa layar lebar dan sempat membuat para penonton membludak dengan cerita yang disajikan yakni ‘Cahaya Di Langit Eropa’, Ayat – Ayat Cinta’, ‘Habibi dan Ainun,’ Tenggelamnya Kapal Vanderwick’, ‘Laskar Pelangi’ dan beberapa film terpopuler lainnya yang sempat membahana dikancah dunia hiburan.

Hal itu tidak terlepas dari kelihaian para artis dalam memerankan tokoh – tokoh tersebut yang bisa dikata hampir mirip dengan karakter terhadap orang yang ditiru. Disamping itu, tidak terlepas dari kejeniusan para sutradara yang piawai dalam mengatur alur cerita dari sebuah kisah – kisah fiksi maupun nyata yang kemudian difilmkan sehingga adengan yang diputar menarik untuk ditonton.

Memang ketika kita melirik sejenak, bisnis perfilman di tanah air cukup menjanjikan bagi pelaku industri perfilman itu sendiri, asalkan film yang ditayankan menarik untuk ditonton. Selain karena keuntungan dari kontrak yang dibayar bagi para tokoh yang memerankan sebuah film cukup besar, juga popularitas bagi pemeran adengan akan terangkat seiring peran yang dia tampilkan dalam sebuah perfilman dan disaksikan seribu pasang mata.

Mungkin masih teringat dibenak kita film ‘Petualangan Sherina’, gadis cilik yang saat itu memerankan diri sebagai gadis yang tangguh dan pemberani serta periang dari anak seusiannya cukup digemari oleh kalangan anak seusiannya sehingga gadis yang telah beranjak remaja tersebut, saat ini sudah cukup populer dimata publik.

Pada prinsipnya, menampilkan beragam cerita dengan tujuan untuk menghibur khalayak masyarakat luas dalam tinjauan positif mungkin cukup baik, dan sah – sah saja selama apa yang ditayangkan dapat memberikan inspirasi maupun pesan dari para penonton. Karena perlu kita ketahui bahwa cerita yang disampaikan melalui film sangat berpengaruh pada diri dan memiliki dampak yang sangat besar pada jiwa manusia.

Dalam proses menonton film, saat itu terjadi suatu gejala yang disebut oleh ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi psikologis. Ketika itu proses decoding terjadi, para penonton kerap menyamakan atau meniru seluruh pribadinya dengan salah satu peran film yang ditayangkan. Penonton bukan hanya dapat memahami atau merasakan seperti yang dialami oleh salah satu pemeran, bahkan lebih dari itu, mereka juga seolah – olah mengalami sendiri dengan adengan dalam film.

Pengaruh film tidak sampai disitu, pesan yang termuat dalam adengan tersebut akan membekas dalam jiwa para penonton. Lebih jauh lagi, pesan itu akan membentuk karakter penonton. Jadi substansi dari pada film yang ditayangkan selain akan membentuk karakter maupun paradigma bagi para penonton, film juga merupakan medium komunikasi yang ampuh, bukan saja sekedar hiburan, tetapi untuk penerangan dan pendidikan.

Dari beberapa pengamat seperti Jakob Sumarjdo dari Pusat Pendidikan Film dan Televisi misalnya yang menyatakan bahwa film memiliki peran sebagai pengalaman dan nilai. Sementara itu, menurut Grame Truner yang mengatakan bahwa film dapat mengubah paradigma seseorang karena film yang ditayangkan membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode – kode, konvesi dan ideologi serta menampilkan akar daripada kebudayaan sebuah masyarakat.

Hal senada dinyatakan oleh Alex Shobur, bahwa film merupakan bayangan yang diangkat dari kenyataan hidup yang dialami dari kehidupan sehari – hari seseorang. Itulah sebabnya selalu ada kecenderungan untuk mencari relevansi antara film dengan realitas kehidupan. Terserah apakah film itu merupakan film drama, yaitu film yang mengungkapkan tentang kejadian atau peristiwa hidup yang hebat, atau film yang sifatnya realisme, yaitu film yang mengandung relevansi kehidupan keseharian.

Sadar dan tidaknya, film mempunyai kelebihan bermain pada sisi emosional. Ia mempunyai pengaruh yang sangat tajam untuk memainkan emosional para penonton. Berbeda dengan buku yang memerlukan daya pikir aktif. Para penyimak film sangat pasif, karena dia menikmati sebagi daya hiburan yang menjadi fokusnya sehingga beragam cerita yang ditayangkan dari sebuah film ditiru habis – habisan olehnya.

Di Indonesia sendiri untuk dunia penyiaran dibawah pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki wewenang untuk memantau setiap pergerakan dari pada penyiaran. Hal ini dilakukan karena menyadari akan hal itu, seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa dunia perfilman yang bertujuan sebagai hiburan juga mempengaruhi peradigma bagi para penonton. Sehingga sejumlah izin yang terhimpun dalam perundangan gencar dikeluarkan dan memiliki alasan yang jelas untuk membatasi setiap tayangan yang ditampilkan. Sejumlah ketentuan – ketentuan sebagai persyaratan dalam suatu penyiaran harus memiliki sasaran yang jelas sehingga dalam hal ini tidak melenceng dari apa yang ditampilkan.

Namun sadarkah kita kalau apa yang telah disepakati sudah sejalan dengan semestinya. Sadarkah kita kalau apa yang ditampilkan sudah sepenuhnya memberikan didikan kepada kita para generasi muda bangsa. Mungkin masih sempat terbayang dalam ingatan kita kalau beberapa film produksi Indonesia yang pernah dibrendeli atau larangan tayang hanya karena tidak memenuhi aturan – aturan yang telah disepakati.

Dalam seingat penulis, pernah salah satu film yang sempat diberhentikan dari penayanganya dikarenakan judul yang diusung terkesan fulgar dan sama sekali tidak mendidik yakni, ‘Buruan Cium Gue’. Orang yang normal akan bisa memahami kalau judul yang tertuang dari film tersebut memiliki kesan yang mengundang pikiran negatif.

Maka dalam hal ini bisa dikata kalau dunia perfilman untuk di Indonesia dewasa ini masih butuh banyak pembenahan – pembenahan. Mestinya mereka para Aktor, Artis, atau sutradara sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengatur alur sebuah cerita dari pada film tersebut harus lebih cerdas lagi dalam memperhitungan terhadap film yang akan ditayangkanya. Tidak hanya sekedar mencari rangking dari hasil karyanya, tetapi juga perlu memperhatikan pesan – pesan moril yang dibawannya serta mampu memahami terhadap apa yang dikonsumsi bagi para penonton.

Itulah mengapa, dari KPI sendiri banyak mengeluarkan izin dari pada suatu penyiaran dalam rangka melakukan rangkaian daur proses pengaturan penyiaran. Karena penyiaran merupakan tahapan keputusan dari negara dalam hal ini melalui KPI untuk memberikan penilaian (evaluasi) dengan catatan apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara terus menerus dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi informasi kepada publik.

Baru – baru ini, KPI Indonesia mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Lembaga Penyiaran tentang program siaran Sinetron dan Film Televisi (FTV). Surat edaran tersebut dikeluarkan dalam putusan sidang pleno komisioner KPI Pusat pada hari Selasa 22 Sebtember 2014 dan langsung disampaikan kepada lembaga penyiar.

Berdasarkan dari hasil pantauan KPI terhadap program acara Sinetron dan Film Televisi (FTV), masih banyak ditemukan adengan – adengan yang dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiar dan Standar Program Siaran (P3SPS). Adapun pedoman yang dilangar terkait norma, etika dan sopan santun siswa dalam dan luar lingkungan sekolah. Selain itu juga terkait muatan adengan mengkonsumsi rokok, NAPZA, minuman beralkohol, dan praktek perjudian.

Sementara muatan peringatan KPI kepada lembaga penyiaran dan larangan penanyangan Program Sinetron dan FTV berupa, 1) Adengan Kekerasan fisik seperti perkelahian di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, dan intimidasi (bullying) teman di sekolah. 2) Ungkapan kasar dan makian yang memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar/ dan menghina/melecehkan orang lain. 3) Adengan percintaan, bermesraan, berpelukan dan berciuman di dalam dan sekitar lingkungan sekolah, termasuk menggunakan atribut sekolah (seragam sekolah) yang tidak sesuai dengan etika pendidikan. 4) Adengan bunuh diri, percobaan pembunuhan, praktek aborsi/penguguran kandungan akibat hubungan seks diluar nikah serta adengan pemerkosaan. 5) Mistik, horror, atau supranatural.

Muatan-muatan tersebut dinyatakan KPI sebagai pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Sehingga dalam hal ini, KPI meminta agar lembaga penyiaran menjadikan itu sebagai pedoman dalam rangka menjaga isi siaran yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pertanyaanya, pembenahan yang dilakukan sudah sampaikah pada sasaran yang telah diinginkan. Mungkin kita masih ingat beberapa film yang mengangkat beberapa judul yang cukup sensaional yakni, ‘Suami – Suami Takut Istri, Curhat Dengan Anjasmara,’ Ronaldowati,’ Termehek – Mehek,’ dan masih banyak lagi sejumlah acara yang disiarkan melalui TV yang jauh dari didikan dan nilai moral yang dibawahnya.

Sehingga perlu disadari kalau film yang disimak  dari para penonton, tidak semua dari mereka dapat mengambil sisi positif dari adengan yang ditayangkan tersebut, apalagi adengan yang ditayangkan tidak memberikan nilai apa – apa, seperti pesan moril. Maka dalam hal ini, jangan heran ketika banyak informasi yang kita sering kita dengar, terjadi tawuran antar remaja, atau gaya hidup para remaja yang berubah, bahkan lebih mirisnya lagi sampai memakan korban dari sejumlah anak – anak hanya karena mengikuti peran atau adengan yang ditirunya dari film yang mengandung unsur kekerasan.

Memang sudah seharusnya tayangan yang disajikan melalui televisi harus mampu menjadi guru yang memberikan paradigma kepada para penonton berupa pesan – pesan moril. Bukan malah sebaliknya yang membuat para generasi penerus nihil akan identitas sebagai bangsa yang sadar akan budaya.

Para pelaku industri perfilman sangat dituntut untuk memperhatikan hal itu, tidak sekedar mencari peringkat dari film yang diproduksikannya, tetapi tidak terlepas dari bisnis tersebut, pihak industri perfilman harus mampu dalam melihat realita yang bakalan terjadi ketika para penonton mengkonsumsi suatu tayangan yang jauh dari sisi positif yang tayangkannya.

Semoga dari meningkatnya angka persaingan di sejumlah industri perfilman yang berbondong – bondong dalam menyajikan hasil karyannya tidak membuat para pelaku dari pada industri perfilman lupa akan pesan yang mesti dibawahnya melalui serangkaian perfilman.

Mungkin baginya film yang disajikan hanyalah sebuah cerita yang fiktif belaka dengan alibi kalau tujuan dari pada penayangan tersebut hanya sekedar memberikan hiburan. Tetapi jauh dari itu, cerita yang difilmkan memiliki dampak yang besar dalam mengubah minset atau perilaku bagi para penonton itu sendiri.

Pengesahan RUU Pilkada Menuai Pro-Kontra

 

President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai Demokrat menuai banyak kecaman usai mengesahkan RUU Pilkada yang artinya memberi wewenang bagi DPRD untuk memilih kepala daerah. Disamping itu, keputusan Partai Demokrat untuk walk out saat sidang Paripurna dianggap tidak tulus menyuarakan suara rakyat.

Beragam bentuk kekecewaan pun dialamatkan kepada SBY yang dianggap bertanggung jawab atas aksi walk out anggota fraksi Demokrat. Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung dinilai hanya retorika SBY semata. Tidak hanya di dalam negeri, kritikan terhadap SBY juga dilakukan diluar negeri. Sejumlah WNI yang berada di Amerika melakukan protes terhadap SBY di tempatnya menginap, Willard InterContinental Hotel, Washington DC Hotel.

Dilansir dari salah satu media, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyesalkan keputusan DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan mekanisme pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Dia melihat dalam paripurna DPR kemarin banyak partai yang tidak tulus menyuarakan aspirasi rakyat, seperti Partai Demokrat.

“Kita sejak awal berbaik sangka dengan SBY dan Demokrat karena produk mereka reformasi dan demokrasi langsung, tetapi sayang sekali skenarionya bukan itu,” jelas Titi dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).

Parahnya, Titi menganggap perkara pilkada tidak langsung ini didukung perangkat pemerintah lainnya, salah satunya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. (Baca : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/27/mendagri-beberkan-persiapan-pilkada-lewat-dprd).

“Berkali-kali menyudutkan mekanisme secara langsung, argumentasinya merendahkan pemilu langsung katanya 80 persen itu korupsi, banyak hilang biaya yang mahal, ada informasi yang salah, itu bukan 80 persen,” terang Titi.

Protes pun datang dari Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang ikut menyesalkan hasil rapat paripurna DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Pilkada. Menurutnya, persetujuan tersebut membuat kepala daerah dipilih melalui DPRD, bukan rakyat. Alasanya karena pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

“Dengan keputusan DPR tadi malam, rakyat Indonesia dapat menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat,” tuturnya di Jakarta, Jumat (25/9).

Dia menambahkan, pengembalian kedaulatan untuk memilih kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah yang mencederai demokrasi. Hal ini karena memilih pemimpin adalah hak rakyat. Wiranto juga menyayangkan sikap dari Fraksi Demokrat yang memilih untuk walk out dalam rapat paripurna kemarin. Padahal, Fraksi Partai Hanura telah menyatakan dukungan sepenuhnya atas usulan yang dilontarkan Fraksi Demokrat.

Hal senada datang dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), Ia  sepaham dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang menyatakan kalau pengesahan Undang-Undang Pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah merebut hak rakyat. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk bersama-sama merebut kembali haknya dari partai politik.

“Nanti MK dululah. Ya masyarakat saja, karena hak politiknya direbut oleh partai, ya harus direbut kembali,” ujar Jokowi saat menghadiri pertemuan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 di di B Hotel Denpasar, Bali, Sabtu (27/9).

Menurut Jokowi, ia tidak akan menjadi wali kota dan gubernur jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Untuk itu, ia berkeyakinan jika dukungan rakyat sangat kuat kepada pelaksanaan pilkada langsung. Melihat keputusan DPR kemarin, Jokowi mengaku sangat kaget atas pilihan DPR RI mengesahkan UU Pilkada Lewat DPRD.

“Coba bayangkan, kalau pilkada tak langsung. Mana mungkin DPRD pilih saya jadi wali kota Solo saat itu dan jadi gubernur DKI Jakarta. Lagi seneng-senengnya berdemokrasi, enggak ada hujan enggak ada angin direbut. Saya aja kaget, apalagi rakyat,” ungkap Jokowi.

Jokowi sendiri masih meragukan jika alasan Pilkada lewat DPRD untuk efisiensi anggaran. Baginya, masih banyak cara untuk melakukan penghematan anggaran. Bahkan, ia yakin masih banyak pos-pos anggaran di KPU yang masih bisa dihemat.

“Bisa saja dilakukan pilkada serentak, bisa aja diaudit. Kalau diaudit secara detail kan pasti ada yang bisa diefisienkan,” jelasnya.

Jokowi juga tidak sepakat dengan anggapan bawah pilkada langsung membuat kepala daerah mudah melakukan korupsi. Sementara menurutnya, tidak ada hubungannya dengan korupsi. Karena tidak menutup kemungkinan,yang dipilih DPRD juga tak luput dari korupsi.

“Katanya pilihan langsung banyak korupsi, apa hubungannya dengan korupsi, emang yang dipilih DPRD tidak korupsi?” tandasnya.

Disamping itu, banyak pengamat yang menilai SBY berpura-pura demokratis. Salah satu bentuk protes terkait pengesahan RUU datang dari Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, ia melihat skenario kemenangan kubu pendukung pilkada langsung menjadi berantakan karena ulah fraksi demokrat yang memilih walk out. Usulan sepuluh poin perbaikan pilkada langsung tidak diakomodasi di rapat paripurna sehingga pihaknya memilih keluar meninggalkan rapat paripurna.

“Justru saya anggap sikap Fraksi Demokrat ini seperti setengah hati dalam menyikapi RUU Pilkada. Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik ala SBY. Pura-pura demokratis tetapi justru sebaliknya. Kelihatan sekali sikap politik SBY dan Demokrat plintat-plintut. SBY dan Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi,” ujar Ari Junaedi yang dilansir merdeka.com, Jumat (26/9).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) itu, jika saja Fraksi Demokrat tidak melakukan walk out dan bersama-sama dengan barisan PDIP, PKB dan Hanura, maka hasil voting RUU Pilkada akan menghasilkan keputusan lain. Akan tetapi ia tetap tegaskan kalau kehidupan demokratis tidak boleh musnah karena sikap SBY dan Demokrat.

“Mahkamah Konstitusi menjadi pintu palang terakhir untuk meninjau kembali keabsahan legal undang-undang pilkada,” katanya.

Kubu Koalisi Merah Putih menginginkan agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Sementara, partai pendukung Jokowi-JK menginginkan agar pilkada dilaksanakan secara langsung.

Menangapi hal itu, SBY mengatakan bahwa segala bentuk protes yang dilakukan sah – sah saja. Dia beralasan kalau siapa saja yang mendengar proses pengesahan tentu akan berbeda. Ia menambahkan, yang jelas ia berjanji akan terus memperjuangkan hak rakyat atas terpasungya proses demokrasi di tanah air. SBY mengaku kalau masih ingin pilkada langsung tetap digelar dengan sejumlah perbaikan.

“Bismillah, nanti saya akan berjuang bersama rakyat. Saya tidak lagi (melihat) dari partai manapun. Saya akan berjuang. Saya masih ingin pilkada langsung dengan perbaikan mendasar. Jangan dikira dari parpol yang ada tidak semua setuju dengan pilkada melalui DPRD,” pungkasnya.

Pro yang datang dari Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Muladi menilai kebijakan dari keputusan tersebut ada benarnya, hal ini disetujui karena 10 tahun lebih Indonesia menganut sistem demokrasi banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Oleh sebab itu dengan diputuskannya UU Pilkada lewat DPRD ia katakan tidak menyalahi hak konstitusi. Dia mengatakan, pilkada dipilih lewat DPRD juga merupakan demokrasi yang terwakilkan.

“Demokrasi perwakilan tidak dilarang konstitusi. Pemilu langsung kemarin itu banyak mudaratnya,” kata Muladi di Bandung, Sabtu (27/9) seperti dilansir dari media Merdeka.com.

Dengan dipilihnya kepala daerah, diakuinya ini memang kembali kepada masa Orde Baru (orba). Hanya saja dia tegaskan kalau keterbukaan harus dilakukan. Dia juga meminta kepada seluruh  masyarakat untuk menerima UU Pilkada secara tidak langsung tersebut dengan tetap membuktikan bahwa seluruh masyarakat boleh mengontrol (Human Control).

“Semua yang berjalan itu harus diterima. Itu sudah dilakukan secara demokratis. Seluruh rakyat juga melihat. Ada yang diuntungkan dan dirugikan memang. Semua sudah tahu,” terangnya.

 

Dara muda, darah yang berapi – api, atau di api – apikan ?

 ” Dunia berjalan mundur, Akhirat berjalan maju. Dunia masanya beramal, Akhirat masanya memperhitungkan. Jadilah generasi Akhirat, bukan budak – budak Dunia.” (Syaidina Ali bin Abi Thalib ra).
—————————————————————————–
Di dalam dunia psikologi, masa muda/remaja merupakan masa dimana seseorang mempunyai rasa ingin tahu yang amat besar serta selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Hal ini memang sudah seperti kewajiban dalam sistematika perkembangan manusia. Dalam konteks ini remaja dikatakan labil atau tidak stabil dalam pola pikir maupun tingkah laku, maka lingkungan sosial sebagai faktor eksternal mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk membentuk karakter anak yang pada akhirnya akan  menentukan, apakah masa muda itu akan menjadi api yang menerangi atau membakar.“Dara  Muda, dara yang Berapi – Api”, begitulah sepenggal lirik lagu dari bang H. Roma Irama yang mungkin masih terngiang dibenak kita ketika melihat fenomena sosial remaja dewasa ini. Akhir – akhir ini, perubahan pada lingkungan sosial itu semakin  liar dan tidak terkendali, sehingga makin menjauhkan dari nilai – nilai kehidupan yang baik dan benar.

Pergaulan bebas, sebuah produk Impor yang merusak ternyata telah menjadi komoditi yang cukup laris di kalangan remaja. Apalagi dalih mereka, kalau bukan kemajuan, modernisasi, kesetaraan gender dan alasan-alasan menggiurkan lainnya, yang kemudian hanya membuat wajah dunia ini semakin kacau dan carut marut.

Kita memang sedang hidup pada sebuah zaman yang seolah semua waktu dan tempat merupakan sebuah dimensi yang serba muda diakses, tidak ada hal yang tidak kita ketahui dibelahan bumi yang lain, dengan berkembangnya fasilitas teknologi informasi dewasa ini, telah menghilangkan jurang pemisah pada semua dimensi kehidupan, yang kemudian memungkinkan orang untuk menyampaikan apa yang diinginkannya kepada orang lain. Maka telepon, radio, televisi, dan internet merupakan sarana umum untuk menyampaikan informasi dan propaganda.

Arus informasi yang begitu cepat dari berbagai sumber dan kepentingan akhirnya kemudian akan membentuk paradigma dan keperibadian konsumennya, para remaja. Kemudian belum lagi dengan tayangan – tayangan televisi yang sekuler seperti film barat, telah menjadi tontonan wajib sekaligus “trade mark” bagi identitas generasi masa kini.

Tak hanya itu, panggung keartisan dijadikan sebagai tokoh panutan mereka, mulai dari pakaian, gaya hidup dan semua yang melekat pada mereka ditiru habis – habisan, padahal mereka yang ditiru nota benenya merupakan orang – orang yang mungkin belum merasakan makna kehidupan yang sejati.  Maka, perlahan tapi pasti sebuah peradaban telah bergeser. Nilai – nilai kehidupan, etika yang religius serta paradigma yang sehat telah terancam keberadaannya, untuk kemudian digantikan oleh sebuah tatanan serta nilai-nilai baru yang  ironis-nya merupakan sebuah “produk gagal” di negara asalnya.

Ya, paham – paham sekulerisme, hedonisme,  materialism, serta free seks yang sesungguhnya merupakan produk sampah dari zaman Jahiliyah yang kemudian dikemas dengan wajah baru oleh sebuah peradaban yang me-ngaku “modern”.Besarnya angka kriminalitas, semakin tingginya tingkat depresi serta keresahan yang tak tersembuhkan di kalangan masyarakat barat adalah bukti-bukti nyata sekaligus efek langsung dari penerapan semua paham-paham tersebut. Dan ketika menyadari bahwa tatanan itu telah gagal, maka mereka justru berlomba-lomba untuk mencari “pasar”  baru bagi ide – ide sampah tersebut agar laju roda perekonomian serta rencana besar yang sedang mereka susun tetap bisa berjalan sesuai rencana.

Maka, itulah yang sedang kita lihat di sekeliling kita hari ini. Wajah Barat yang ditiru habis-habisan oleh sebagian besar anak muda. Citra “maju” dan “modern” sepertinya cukup ampuh untuk menarik para remaja – remaja sekarang. Parahnya, melalui media yang semakin beragam dan canggih, segala macam bentuk kegagalan itu bisa tersaji secara apik, indah dan sangat menggiurkan. dan sepertinya itu semuanya memang telah direncanakan secara matang oleh musuh-musuh Allah SWT dalam upaya abadinya merongrong umat Islam dari dalam.
Mengenai hal ini, Rasulullah Muhammad SAW sendiri telah mengingatkan kita:“Sungguh kalian akan mengikuti tradisi dan budaya umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta hingga jikalau mereka masuk ke dalam liang dhab (sejenis biawak), maka kalian akan mengikutinya!! Kami bertanya, ” Wahai Rasulullah! Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?” Beliau bersabda, “Siapa lagi?!”  (HR. al-Bukhari) 

Free sex, perjudian, minum – minum khamar dan kebiasaan Jahiliyah lainnya sekarang sudah seperti menjadi rutinitas dan pemandangan yang umum, sedangkan hal – hal berhubungan dengan ritual Agama justru seperti menjadi aneh ketika dikerjakan. Sungguh suatu  pemandangan yang menyedihkan bagi generasi pelanjut penulis sejarah kehidupan.

Ya, zaman ini memang sedang sakit, kuatnya pengaruh budaya western  yang tak pernah selesai membawa ‘angin budaya’ nya seakan telah menjadi mode baru yang wajib ditiru. Sekaligus menjadi legitimasi  bagi tradisi yang menyesatkan tersebut.

Tentunya hal ini adalah mimpi buruk bagi masa depan bangsa, Negara dan generasi selanjutnya. Maka, perlu menjadi perhatian bersama, baik orang tua sebagai lingkungan sosial terkecil, maupun masyarakat untuk membangun filter  yang baik bagi kaum muda.

Semoga saja lagu “Dara Muda” bang H. Roma Irama tetap dihati kita, jreng … jreng ..jreng …???

Pemerintah Sosialisasi Pembangkit Listrik tenaga Air

MAKASSAR,UPEKS – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, serta keputusan presiden no 59/P tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 terkait peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 18 tahun 2010 tentang Organiasi dan Tata Kerja Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dirjen Kementerian ESDM Rida Maulana SMC, di Hotel Aston Makassar, Kamis (18/9), mengungkapkan, kebutuhan ekonomi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, cadangan energi fosil (BBM,Gas,Batu Bara) terus berkurang, Energi fosil menghasilkan emisi yang merusak lingkungan, dan energi fosil tidak lagi diandalkan sebagai sumber dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masa depan.

“Karena untuk di Sulsel sendiri penggunaan listrik mencapai 9 persen. Maka Melalui permen ini bisa disinergikan termasuk dengan UKM, pengembang, serta para investor,”katanya.

Sebelumnya sudah disosialisasikan dari beberapa daerah seperti di Kalimantan, Balikpapan, dan terakhir untuk stakhorder di Sulsel untuk Wilayah Timur. Menginggat Karena banyak yang harus dihadapi kedepannya. Tujuannya, kata dia, selain untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini jangkauan listrik yang belum optimal di beberapa pelosok daerah serta penghematan energi listrik, terdapat juga keuntungan bagi para swasta untuk bisa mengsinergikan pengunaan listrik dengan pemanfaatan SDM yang ada, khususnya dari para investor.

Hal senada diungkapkan Kadis SDM Provinsi Sulsel, H Gunawan Palaguna, mengatakan potensi di Sulsel untuk sumber air ini cukup besar, khususnya di daerah utara, seperti Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur. Bahkan menurutnya, di Luwu Timur sudah ada salah satu sumber air yang sudah dikelolah Swasta. Selain itu di daerah lain seperti di Enrekang misalnya yang sementara masih dalam proses dengan kapasitas 10 MW.

“Maka untuk mempercepat langkah ini perlu adanya pengembagan energi yang terbarukan dari tenaga air. Selain itu, perlu mendorong pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari badan usaha,”ulasnya.

Sementara itu, terkait dengan investor atau pengembang baru yang mau menanamkan usaha pembangkit ini, menanyakan apakah harus disesuaikan atau tidak dengan nilai kontribusi yang dikelolah BUMN, menangapi hal itu Irda mengatakan, tentunya melalui beberapa rangkaian yang dengan beberapa tahapan yang telah diatur dalam Permen tersebut.

“Seperti Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan atau sertifikasi yang dimiliki badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik,”tuturnya.

Dia mengemukakan kalau izin tersebut harus diberikan oleh Menteri,yang dimana sebagai badan usaha milik negara dan badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing serta badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian pada sub bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah (LIT-TR).

Selain itu harus melalui Bupati atau Walikota selaku badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri. Sementara untuk pengusaha – pengusaha yang belum mengikuti peraturan baru seperti ini ia mengatakan tentu saja harus ada kesiapan dan rangkaian – rangkaian dulu yang harus dilalui, salah satunya adalah Harus penyediaan lahan, melihat harga yang ada di permen, dan melihat aturan dalam permen tersebut.

“Harapan kami ada pemahaman terhadap permen ini serta diharapkan para investor dan pengembang dapat memahami pengunaan sumber pemanfaat SDM yang ada, dan melalui permen ini bisa mempermudah para investor, mengingat Karena listrik sangat dibutuhkan kedepannya, ” harapnya. (*)